Kota Gaza, yang telah lama menjadi pusat konflik dan penderitaan, kini menghadapi tantangan besar dalam upaya pemulihan pasca-konflik. Menurut laporan terbaru, Palestina membutuhkan dana sebesar Rp868 triliun untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat di Gaza. Angka ini mencerminkan kerusakan yang parah akibat serangan yang terus-menerus dan blokade yang berkepanjangan.
Pembangunan kembali Gaza bukan hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga memulihkan harapan dan kehidupan masyarakat yang telah lama terpinggirkan. Infrastruktur yang hancur, termasuk rumah, sekolah, dan rumah sakit, harus segera diperbaiki agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal. Selain itu, dukungan psikologis dan sosial juga sangat dibutuhkan untuk membantu warga Gaza pulih dari trauma yang dialami.
Pemerintah Palestina dan berbagai organisasi internasional kini berupaya menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak ini. Namun, tantangan politik dan ekonomi yang kompleks sering kali menghambat upaya tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat internasional untuk bersatu dan memberikan dukungan nyata bagi rakyat Palestina, agar mereka dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan berkelanjutan.
Membangun Kembali Kota Gaza: Palestina Memerlukan Rp868 Triliun untuk Pemulihan Pasca-Konflik
Setelah bertahun-tahun mengalami konflik yang berkepanjangan, Gaza kini berada di ambang krisis kemanusiaan yang semakin mendalam. Angka ini mencakup biaya untuk rehabilitasi infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan pemulihan ekonomi.
Kondisi di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Banyak bangunan yang hancur, akses terhadap air bersih dan listrik terbatas, serta layanan kesehatan yang hampir tidak berfungsi. Masyarakat Gaza, yang mayoritas adalah anak-anak dan perempuan, sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari komunitas internasional. Tanpa bantuan yang memadai, masa depan mereka akan semakin suram.
Pemerintah Palestina, bersama dengan berbagai organisasi non-pemerintah, sedang berupaya untuk menggalang dana dan merencanakan program pemulihan yang komprehensif. Namun, tantangan politik dan blokade yang terus berlangsung menjadi penghalang utama dalam upaya ini.